Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KPPN MALANG 2016

KPPN Malang adalah KPPN Tipe A1 yang merupakan instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Pada 2 Oktober 2012, KPPN Malang ditetapkan menjadi KPPN Percontohan dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-163/PB/2012.Perubahan terakhir pada struktur organisasi yang juga diatur dalam PMK Nomor 169/PMK.01/2012 adalah penambahan satu posisi jabatan eselon IV, yaitu Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI).

Kepala Kantor  : Susanto

Kepala Subagian Umum : Slamet Hariyono

Kepala Seksi Perbendaharaan : Sutarno

Kepala Seksi Bank : Marjanto

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi : Mukim

Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal : Ribut Santosa

Tugas dan Fungsi

KPPN Malang adalah KPPN Tipe A1 yang merupakan instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Tipe A1 adalah : melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 KPPN Tipe A1 dalam melaksanakan tugasnya adalah :
  1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
  3. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
  4. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
  5. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas  Negara;
  6. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
  7. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
  8. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
  9. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;
  10. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
  11. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
  12. pelaksanaan kehumasan; dan
  13. pelaksanaan administrasi KPPN.