Pelaksanaan APBN

oleh : Weningtyas T CSO/MSKI KPPN Malang

PERTANYAAN JAWABAN
  1. Bagaimanakah penulisan uraian pada SPM?
Jawaban No.1

  1. SPM UP = Penyediaan Uang Persediaan.
  2. SPM TUP = Penyediaan Tambahan Uang Perseddiaan.
  3. SPM GUP = Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain2)*
  4. SPM GUP Nihil = Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain2)*
  5. SPM PTUP = Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain2)*
  6. SPM Pengesahan = Pengesahan Belanja (barang/modal/lain2)*
  7. SPM LS =
  8. LS ke Bendahara/pegawai = Pembayaran belanja (pegawai/barang/modal/lain2)* sesuai SK/ST/SPD* No…….Tgl……..
  9. LS ke Pihak Ketiga = Pembayaran belanja (pegawai/barang/modal/bantuan sosial/lain2)* sesuai Kontrak no……. Tgl……. SPMK/Jaminan Uang Muka/BAP/BAST/ Jaminan Pemeliharaan* no……. Tgl…….

 

*= pilih salah satu

  1. SPM disampaikan ke KPPN dilampiri apa saja?
  1. 1. SPM UP dilampiri : surat pernyataan dari KPA (format lamp.XIV PMK-190/PMK.05/2012).
  2. 2. SPM TUP dilampiri : Surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN.
  3. 3. SPM LS dilampiri : SSP

Untuk penerima lebih dari 1 (para……..) dilampiri daftar nominatif yg dicetak dari aplikasi SPM.

  1. SPM LS Pinjaman/Hibah Luar negeri dilampiri : SSP dan Faktur pajak (stempel “pajak ditanggung pemerintah”).
  2. SPM GUP tanpa lampiran.
3.  Apakah Belanja Modal (53) dalam mekanisme UP hanya untuk pembayaran Administrasi Proyek atau dapat untuk Pengadaan Barang dan Jasa?
  • Tidak hanya untuk pembayaran Administrasi Proyek tetapi termasuk untuk Pengadaan Barang dan Jasa s/d Rp.50.000.000,-
  • Namun pada prinsipnya pembayaran atas beban APBN dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) kepada pihak ketiga. Apabila tidak dapat dilakukan dengan LS, pembayaran dilakukan dengan mekanisme UP.
  1. Bagaimana apabila ada perubahan/ penggantian Pejabat Perbendaharaan?
Satker tetap dapat mencairkan DIPA berdasarkan SK Pejabat Perbendaharaan yang baru, menyampaikan SK beserta specimen tanda tangan kepada kepala KPPN, kemudian merevisi DIPA terkait perubahan/penggantian tersebut ke Kanwil DJPB setempat.
  1. Apakah perbedaan SPBy dengan Kwitansi?
—  SPBy berfungsi sebagai bukti uang keluar dari kas bendahara.—  Sedang kwitansi berfungsi sebagai bukti bayar kepada yg berhak/penyedia barang dan jasa.

—  Sehingga penanda tangan penerima pada SPBy adalah pegawai yang melakukan belanja, dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan, pelaksana Rumah Tangga, maupun pegawai/pegawai tidak tetap yang melakukan belanja.

  1. Apakah tunjangan/honor pegawai tetap akun 512111 dipotong pajak? Ada batas besarannya atau tidak?
Untuk tunjangan/honor dengan besaran berapapun, asalkan nilai diatas PTKP, akan dipotong PPh pasal 21.
  1. Untuk pegawai yang menjalankan cuti melahirkan, apa saja yang dihentikan pembayarannya?
—  Untuk uang makan, tunjangan profesi/tunjangan tambahan/tunjangan kinerja tidak dibayarkan selama menjalankan cuti melahirkan.

  • Untuk tunjangan struktural/tunjangan fungsional/tunjangan umum tetap dibayarkan.
  1. Untuk pegawai yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara, apa saja yang dihentikan pembayarannya?
Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
  1. Apakah belanja/pengadaan BOS terkena pajak?
  • Untuk pengadaan buku pelajaran, bebas pajak baik PPh ps.22 maupun PPN.
  • Untuk pengadaan selain buku pelajaran, bebas pajak PPh ps.22 tetapi terkena potongan PPN.
10. Untuk SPM LS sampai dengan Rp.50.000.000,- yang perikatannya berupa kwitansi, apakah perlu membuat data kontrak?
  • Untuk SPM LS s/d Rp.50.000.000,- yang perikatannya berupa kwitansi, tidak perlu membuat data kontrak.
  • Untuk SPM LS s/d Rp.50.000.000 yang perikatannya berupa SPK/Kontrak, harus membuat dan mengirimkan data kontrak ke KPP N.
11. Menambah daya listrik, termasuk pemeliharaan atau pengadaan? Menambah daya listrik termasuk menambah kapasitas aset tetap, maka termasuk belanja modal, akun 533121 menambah nilai gedung dan bang unan. (perdirjen perb. Per-33/pb/2008).
12. Apabila pagu tunjangan profesi berlebih, apakah dapat direvisi untuk menambah pagu uang makan? Dalam aturan revisi, batasan revisi DIPA antara lain adalah tidak mengurangi alokasi tunjangan profesi/kehormatan, kecuali untuk digeser kepada satker lain dalam Bagian Anggaran yang sama.
13. Bolehkah SPM GUP disampaikan ke KPPN lebih dari sekali dalam 1 hari? —  Diperbolehkan, asalkan memenuhi aturan penggantian UP, yaitu untuk 1 kali GUP minimal 50% dari UP.—  Pada akhir hari kerja uang di brankas BP maksimal Rp.50.000.000,-
14. Di dalam SBU Tahun 2013 ada Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Apakah itu satu kesatuan dengan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri atau berdiri sendiri (dibayarkan terpisah) dan sistemnya ad cost atau lumsum ?  Satuan biaya taksi merupakan salah satu komponen biaya perjalanan dinas yaitu biaya transportasi, terpisah dari uang harian. Pada prinsipnya, biaya perjalanan dinas dibayarkan at cost, termasuk biaya taksi dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil. Namun dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran riil, biaya taksi diberikan maksimal sesuai satuan biaya taksi sebagaimana diatur dalam standar biaya.
15. Untuk rapat/seminar di dalam kota, apa sajakah yang dapat dibayarkan berdasarkan satuan halfday untuk rapat yg berlangsung lebih dari 5 jam, atau fullday untuk rapat yang berlangsung lebih dari 8 jam? Untuk rapat di dalam kota dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam, meliputi uang harian berupa uang saku paket meeting haflday/fullday dan biaya transportasi kegiatan dalam kota (untuk yang tidak menggunakan kendaraan dinas). Biaya transportasi dan uang saku dimaksud harus jelas menjadi beban DIPA satker penyelenggara atau peserta (dalam Surat Tugas).
16. Untuk Satker yang menerima Hibah Langsung baik dalam negeri maupun luar negeri lebih dari satu pemberi, maka pendaftaran nomor register juga masing-masing. Apakah rekening penampungnya harus sendiri-sendiri arau bisa menjadi satu? Mekanisme pengaturan rekening untuk Hibah Langsung yaitu untuk setiap register adalah satu rekening berizin, artinya satu hibah dibukaan satu rekening sendiri-sendiri.
17. Apakah jika kita telah menerima kwitansi dari toko pembelian barang atau toko fotocopy kita harus membuat Kwitansi seperti yg di format lampiran XI PMK 190/PMK.05/2012 dan harus menandatangankan lag1 ke toko dan bagaimana dengan SPBynya? Tidak perlu. Apabila penyedia barang/jasa (toko) telah menyediakan kuitansi, tidak perlu membuat kwitansi lagi. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI PMK 190 dibuat apabila penyedia barang/jasa (toko) tidak dapat menyediakan kwitansi. Sedang SPBy adalah bukti uang keluar dari kas BP, artinya penanda tangan SPBy adalah pegawai yang melakukan belanja.
18. Apakah boleh pegawai honorarium sebagai staf pengelola, menjadi operator yg membantu kelancaran pengelolaan anggaran di satker. Kalau boleh, apakah SK nya digabungkan dengan SK pejabat pengelola keuangan? Pegawai honorarium sebagai staf pengelola boleh saja ditunjuk/ditetapkan menjadi operator yang membantu kelancaran pengelolaan anggaran di satker. Hal tersebut menjadi kewenangan KPA, dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kegiatan. SK dimaksud bisa dibuat terpisah atau  digabung.
19. Untuk satu kwitansi dibuatkan SPBy satu, atau untuk beberapa kwitansi dapat dibuatkan satu SPBy saja? SPBy dapat terdiri dari beberapa kwitansi, sepanjang masih dalam satu kegiatan/output dan akun yang sama
20. Apakah semua pengeluaran/ belanja dibuatkan SPBy? Pada prinsipnya SPBy dibuat sebagai dokumen permintaan pembayaran UP oleh PPK kepada Bendahara . SPBy tidak diberikan kepada toko, namun merupakan bukti pembayaran UP di internal satker.  SPBy dapat diterbitkan dalam rangka :  1. penggantian UP, SPBy dilampiri kuitansi dari toko/penyedia barang/jasa, atau kuitansi UP yang dibuat sesuai Lampiran XI PMK 190 apabila tidak terdapat kuitansi dari toko/penyedia barang/jasa. 

2. permintaan UP sebagai uang muka kerja, dalam hal ini SPBy dilampiri :  

a). rencana pelaksanaan kegiatan/ pembayaran,  

b). rincian kebutuhan dana,

c). batas waktu pertanggungjawaban penggunaan.

21. Bagaimana bila PPSPM cuti/tugas luar, apakah KPA boleh menandatangi SPM atau bagaimana? KPA dapat saja merangkap sebagai PPSPM (sepanjang KPA tidak sedang merangkap sebagai PPK) atau dapat menunjuk penggantinya, asalkan dibuatkan SK penunjukkan sebagai PPSPM selama kurun waktu PPSPM masih menjalankan cuti/tugas.
22. Dalam DIPA biaya SPD hanya untuk golongan III ke atas, apabila pegawai golongan II ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas bisakah menggunakan angaran SPD yang ada? Bisa, hanya perlu penyesuaian di level detail belanja pada POK (revisi POK).
23. Apabila kantor mengikuti kegiatan stand pameran yang pelaksanaannya utk beberapa hari, apakah untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diberikan biaya sewa stand serta bagi panitia yang terlibat dapat diberikan uang saku dan transport dalam kota? Untuk sewa stand pameran dapat dibayarkan dengan akun sewa . Untuk panitia yang ditugaskan dalam kota sampai dengan 8 jam hanya diberikan uang transport dalam kota sesuai standar biaya. Namun apabila penugasannya lebih dari 8 jam tetapi tidak menginap, selain diberikan uang transport dalam kota sesuai standar biaya, diberikan juga uang harian sebesar 75%. Lamanya waktu pelaksanaan tugas/penugasan dimaksud harus dicantumkan dalam surat tugas oleh pejabat penerbit surat tugas.
24. Siapakah yang ditunjuk menjadi PPK apabila pada Satker belum ada pegawai yang mempunyai sertifikat PBJ? PPK dirangkap oleh KPA.
25. Apakah Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan/Pejabat Pengadaan diperbolehkan merangkap sebagai Pengelola SAI dan mendapat honor dari dua kegiatan tersebut? Boleh, karena menghasilkan output yang berbeda.
26. Apabila seorang pegawai melaksanakan kegiatan dalam kota, dimana pagi dan siang melaksanakan dua kegiatan berbeda di dua tempat berbeda, dapatkah diberikan bantuan transport dalam kota sebanyak dua kali? Biaya transpor dalam kota dibayarkan per orang per kali penugasan. Apabila pegawai dimaksud ditugaskan dengan dua Surat Tugas, konsekuensinya dibayarkan transpor dalam kota sebanyak dua kali. Namun seyogyanya surat tugas diterbitkan satu saja dan merupakan satu kesatuan penugasan dari kantor, sehingga hanya diberikan sebesar satu kali biaya transpor. Karena dalam menerbitkan surat tugas, seharusnya pejabat penerbit surat tugas memperhatikan prinsip perjalanan dinas, antara lain efisiensi penggunaan belanja Negara, dan juga memperhatikan pagu DIPA Satker.
27. Pada lampiran V PMK-113/PMK.05/2012 terdapat keterangan : 1:Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan, bagaimanakah maksud hal tersebut? Uang harian 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari kepulangan diberikan kepada pelaksana perjadin yang karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk tiba di tempat pelaksanaan kegiatan dan kembali ke tempat semula, di luar waktu pelaksanaan kegiatan fullboard. Uang harian diberikan sesuai tanggal penugasan yang tercantum dalam surat tugas.
28. Apakah transport kegiatan dalam kota tidak membedakan jarak? Dalami SBU transport lokal maksimum Rp. 110.000 namun besaran tersebut tidak akan cukup untuk transport ke lokasi yang jauh misalnya harus mengeluarkan biaya 200.000. Apakah biaya 200.000 itu bisa dibayarkan? Transport kegiatan dalam kota tidak membedakan jarak, namun apabila biaya transport dalam kota sesuai standar biaya tersebut tidak mencukupi, dapat diberikan biaya transport sesuai dengan bukti pengeluaran riil (at cost) dan memerlukan penilaian kewajaran dari PPK
29. Bagaimana bila Satker belum menihilkan SPM TUP tahun lalu? Atas kegiatan yang belum diajukan SPM TUP Nihil tersebut dapat diajukan pembayarannya pada tahun anggaran berikutnya sebagai tunggakan tahun lalu, terlebih dahulu melakukan revisi DIPA untuk mencantumkan tunggakan tersebut pada Halaman IV DIPA
30. Apakah pengadaan partisi yang anggarannya 700.000.000,- termasuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan, dan apakah perlu konsultan perencana dan pengawas? Nilai pengadaan (barang/jasa) mengikuti mekanisme yang diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pengadaan dengan nilai 200 juta dilakukan dengan surat perjanjian. Pengadaan partisi dimaksud tidak menambah nilai aset atau tidak memenuhi kriteria kapitalisasi asset, sehingga pengadaan partisi dimaksud termasuk pekerjaan pengadaan barang (bukan konstruksi).
31. Apabila terdapat kesalahan dalam pembebanan akun misal honor pelakasana anggaran menggunakan 521115 tetapi dalam pencairannya menggunakan 521213, sedang di dalam SPM hanya terulis 52 akan tetapi dalam rekonsiliasi tetap tampak 6 digit, bagaimana caranya membuat permohonan koreksi data ke KPPN ? Tampilan belanja sebanyak dua digit (52) hanya muncul dalam lembar SPM/SP2D, sedangkan dalam file data (ADK) tetap tercatat 6 digit. Sehingga untuk melakukan koreksi dapat disampaikan koreksi SPM seperti biasa kepada KPPN dengan disertai ADK, dimana matriks perubahan akun dapat dituliskan pada surat pengantar/pemberitahuannya.
32. Apakah kontrak tidak dapat dibayarkan atau kontrak dianggap batal, karena satker tidak mengirim ADK setelah 5 hari dari penandatanganan kontrak Apabila satker tidak mengirimkan data kontrak ke KPPN, maka pada saat satker mengajukan SPM untuk pembayaran tagihan atas kontrak tersebut, KPPN tidak dapat menerbitkan SP2D atas SPM dimaksud (kontrak tidak batal).
33. Apa yang dimaksud dengan Pertambahan Nilai Aset dan apa kategori yang dapat menambah nilai aset?a. Berapa Nilai Kapitalisasi yang dapat Menambah Nilai suatu aset? Pertambahan nilai aset adalah pengeluaran negara yang berakibat pada penambahan kapasitas dan/atau masa manfaat aset tetap dimakasud, dimana kapasitas dan masa manfaat tersebut nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila belanja hanya dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi aset tetap kepada kondisi asalnya maka tidak diperlakukan sebagai penambah aset melainkan sebagai belanja barang.
a.Untuk jenis belanja modal peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya, maka nilai minimum kapitalisasi adalah Rp.300.000,-. Sedangkan untuk tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Irigasi, nilai minimum kapitalisasinya adalah sebesar Rp.10.000.000,-Sesuai PMK-196 tahun 2007.
34. Apakah boleh pegawai honorer diangkat menjadi bendahara pengeluaran? Bendahara Pengeluaran sebagai salah satu pejabat perbendaharaan adalah seorang Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala Satker.
35. Apakah Bendahara Pengeluaran dapat merangkap tugas sekaligus sebagai PPABP? PPABP ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai pada satker yang bersangkutan, yaitu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya dan statusnya adalah pembantu KPA (dibawah KPA) sementara Bendahara kedudukannya adalah setara dengan KPA sehingga secara kedudukannya Bendahara tidak boleh menjadi PPABP.
36. Apakah boleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dirangkap oleh satu orang saja, dan apa dasar hukumnya? Bendahara Penerimaan tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran, maupun sebaliknya, sesuai dengan PMK 73/PMK.05/2008 pasal 3 ayat 5 “Bendahara Pengeluaran/BPP tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan, demikian pula sebaliknya kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN.”
37. Apakah diperbolehkan membayar sewa/kontrak rumah dinas jabatan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun anggaran? Boleh, Pengeluaran belanja sewa yang diperbolehkan melewati tahun anggaran adalah antara lain sewa untuk rumah tinggal, ruang kantor, STNK.
38. Apabila terdapat beberapa pengadaan yang tiap paketnya tidak mencapai 200 juta, namun baik dalam POK maupun DIPA tidak diuraikan honorarium pejabat pengadaan atau panitia penerima hasil pekerjaan, bagaimana proses pencairanya honorarium pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan yang tidak disebutkan dalam POK atau DIPA tersebut? Pencairan anggaran tidak dapat dilakukan apabila tidak dialokasikan dalam POK/DIPA. Agar dilakukan revisi POK/DIPA untuk mencantumkan alokasi anggaran berupa pembayaran honorarium pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan terlebih dahulu, untuk selanjutnya diajukan pembayarannya/ pencairan honor dimaksud ke KPPN
39. Apabila nilai kontrak belanja modal ternyata sangat mepet dengan nominal yang ada pada pagu DIPA, bagaimana dengan pembayaran honorarium Pejabat pengadaan dan Panitia penerima hasil pekerjaan..?  Apabila masih terdapat sisa anggaran dari kegiatan/output lain, bisa dilakukan revisi DIPA menambah belanja modal untuk membayar honor pejabat pengadaan.
40. Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam, apakah waktu delapan jam tersebut adalah waktu pelaksanaan pekerjaan di tempat yang dituju atau dihitung sejak pegawai tersebut meninggalkan kantor dan kembali ke kantor? Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam adalah penugasan ke luar kantor yang dilakukan di dalam kota mulai dari tempat kedudukan (kantor), melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, memerlukan waktu 8 jam.
41. Menurut PMK-113/PMK.05/2012 bahwa SPD ditanda tangani oleh PPK , namun di instasi kami tidak seperti itu, apakah SPD tersebut berhak di bayar atau tidak? Untuk menjaga prinsip check and balance pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, sebaiknya dipisahkan antara penerbit surat tugas dan pejabat penandatangan SPD. Dalam Pasal 35 PMK 113/2012, biaya perjadin dapat dibayarkan apabila telah disahkan oleh PPK, maka sesuai ketentuan dimaksud biaya perjadin tidak dapat dibayarkan sebelum dilakukan penelitian dan pengesahan oleh PPK.
42. Karena keterbatasan pegawai maka ada pegawai yang merangkap 2 pekerjaan sekaligus (misalnya PPABP dan operator SAKPA) dan yang bersangkutan diberikan 2 SK berbeda untuk keduanya, apakah yang bersangkutan bisa mendapatkan honor dobel? Saat ini belum terdapat pengaturan pembatasan pemberian honor, sepanjang menghasilkan output yang berbeda dan terdapat dasar pembayarannya (SK KPA), maka honor-honor dimaksud dapat dibayarkan.
43. Apakah belanja barang dalam akun pemeliharaan peralatan dan mesin yang melebihi nilai 300 ribu boleh ? Seperti pembelian baterai laptop yang telah rusak dengan harga 600 ribu, apakah bisa dengan menggunakan akun 523121? Pengeluaran untuk keperluan pemeliharaan peralatan dan mesin, walaupun nilainya melebihi 300ribu, sepanjang tidak menambah masa manfaat, volume, kapasitas, dan/atau standar kinerja maka harus dibebankan ke dalam belanja barang dengan akun 523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) atau 523129 ((Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya).
44. Untuk belanja langganan internet dapat dibebankan pada akun apa? Pengeluaran untuk internet dibebankan ke dalam akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) atau akun 522119 (Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya).
45. Apakah boleh pemeliharaan gedung kantor dengan metode LS padahal bukan merupakan belanja modal? Kami menggunakan anggaran yang digunakan untuk belanja barang (52) dan nilainya kurang dari 50jt, dan dalam POK memang untuk pemeliharaan gedung kantor. Apakaah cukup dengan kuitansi saja? Sangat boleh LS, walaupun bukan belanja modal. Karena pada prinsipnya semua pembayaran adalah dengan LS. Pembayaran dengan UP hanya dilakukan apabila pembayaran LS tidak mungkin dilakukan atau menjadi tidak efektif atau tidak efisien bila dilakukan dengan LS.
Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Prepres No. 70 Tahun 20112 (Pasal 55) maka pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50 juta, bukti pembelian cukup berupa kuitansi.
46. Pembelian flash disk seharga Rp. 150.000 apa termasuk belanja barang? Akun apa yang digunakan? Flash disk dengan harga satuan Rp. 150rb, termasuk belanja barang dan dicatat sebagai persediaan. Akun yang digunakan adalah sesuai dengan PER-80/PB/2011, yaitu belanja barang opraseional (5211xx) atau belanja barang non operasional (5212xx). Apabila termasuk kategori belanja barang operasional dapat digunakan akun 521111, sedangkan apabila termasuk kategori belanja barang non operasional maka digunakan akun 521211.
47. Pembelian karpet mobil yang harganya Rp. 580.000/paket termasuk belanja apa dan menggunakan akun apa? Karpet mobil seharga Rp. 580 ribu, pada prinsipnya termasuk belanja modal. Namun, apabila karpet dibeli untuk menggantikan karpet mobil yang lama, maka dimasukkan dalam belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (523121)
48. Apa saja dasar hukum yg mengatur tentang sspb dan ssbp? SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) dan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) merupakan dokumen sumber dalam penatausahaan penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Ketentuan tentang hal ini dapat dilihat pada Peraturan menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2006 pasal 6 dan/atau Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan No. PER-78/PB/2006 (pasal 2). Ketentuan tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum dalam penggunaan surat-surat setoran dimaksud untuk keperluan penyetoran penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi.
49. Bagaimana untuk melakukan revisi POK, karena setelah mendownload aplikasi RKAKL DIPA 2013 yg terbaru ternyata masih belum terdapat menu pengiriman ADK DIPA utk dapat direstore pada aplikasi SPM 2013? Dari aplikasi RKAKL_DIPA 2013 setelah proses revisi selesai, agar di validasi data melalui menu RKAKL 2013 selanjutnya buka menu SPAN pilih sub menu kirim data ke DJA. Hasil dari sub menu tersebut baru di transfer ke aplikasi SPP_SPM 2013.
50. Apakah PUM sudah tidak ada lagi? Dengan adanya PMK 190/PMK.05/2012 maka status PUM ditiadakan dan menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu yang terikat dengan aturan terkait pengelolaan Bendahara
51. Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam, apakah waktu delapan jam tersebut adalah waktu pelaksanaan pekerjaan di tempat yang dituju atau dihitung sejak pegawai tersebut meninggalkan kantor dan kembali ke kantor? Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam adalah penugasan ke luar kantor yang dilakukan di dalam kota mulai dari tempat kedudukan (kantor), melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, memerlukan waktu 8 jam.
52. Perjadin dalam kota, apakah harus diterbitkan SPD nya? Untuk perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam cukup memakai Surat Tugas, sedang untuk yg lebih dari 8 jam selain Surat Tugas juga diterbitkan SPD nya.
53. Untuk pejabat perbendaharaan seperti KPA/PPK/PPSPM yang mengelola enam DIPA, apakah honornya cukup dari satu dipa atau boleh lebih?  Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014, disebutkan bahwa kepada  Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola, besaran honorarium sesuai dengan pagu masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.

54. Di dalam SBU 2014 : untuk KPA yang merangkap PPK jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 orang termasuk PPAB, Pertanyaannya staf pengelola tersebut termasuk pejabat penerima hasil dan pejabat pengadaan barang dan jasa apa tidak?

  1. Staf pengelola keuangan merupakan staf yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas dari PPK termasuk PPABP. Sedangkan pejabat penerima barang/jasa dan pejabat pengadaan barang/jasa tidak termasuk staf pengelola keuangan mengingat tugas yang dilaksanakan merupakan tugas yang tidak terkait dengan pengelolaan keuangan satker tetapi hanya terkait pengadaan barang/jasa.
55. Jika ada kegiatan paket meeting fullboard 2 malam, Surat Tugas tgl 5-7 September 2014 namun tgl 7 pagi check out (tidak ada kegiatan di tanggal 7) , untuk
uang saku fullboard yang diberikan 2 hari atau 3 hari?
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 22/PB/2013, uang saku untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan paket meeting dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas. 
56. Apakah setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi bisa dibentuk kepanitiaan? Sesuai penjelasan PMK 72/2013 atas Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/ FGD/Kegiatan Sejenis, honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/ masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai negeri, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Jumlah panitia maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
57. Apabila akan dilakukan penggantian pejabat penguji SPP/PPSPM, apa perlu dilakukan revisi DIPA untuk perubahan pada Halaman IA.1 yang berisi nama KPA, Bendahara Pengeluaran dan PPSPM? Sesuai dengan PMK Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Revisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014, penggantian Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dapat dikategorikan Revisi Anggaran karena kesalahan administrasi berupa perubahan/ralat pejabat perbendaharaan. Revisinya cukup di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
58. Apakah SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) masih harus dibuat? Sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN pasal 59, menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tidak dipersyaratkan sebagai lampiran SPM yang diajukan oleh PPSPM ke KPPN.
59. Apakah biaya penghapusan barang (mobil/motor) dapat dibiayai dari dana APBN, apabila bisa masuk AKUN apa? Biaya dalam rangka penghapusan barang milik negara dapat dibebankan pada DIPA sepanjang telah dialokasikan. Apabila yang dimaksud biaya      adalah honor tim penghapusan barang milik negara dapat menggunakan akun Honor Output Kegiatan (521213).
60. Kegiatan rapat di luar kantor, terdapat komponen terdiri dari: a. honor; b. transport; c. penginapan; d. uang saku rapat. Jika mengadakan rapat di luar kota, komponen mana saja kah yang dapat dibayarkan kepada: 1) narasumber; 2) moderator; 3) panitia; 4) peserta rapat?
 
Sesuai dengan PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, maka kepada:
a. Peserta, panitia/moderator berhak atas uang saku paket fullboard, uang transpor, biaya penginapan, dan uang harian*).
b. Narasumber berhak atas uang transpor, biaya penginapan, dan uang harian*).
*)Dengan catatan uang harian tersebut diberikan hanya untuk Pelaksana SPD yang mengalami kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan. Selama pelaksanaan kegiatan hanya diberikan uang saku paket fullboard.
61. Pada POK/ RKAKL kami ada kegiatan pameran yang akan dilaksanakan oleh Event Organizer (EO) dengan volume 1 kegiatan di MAK Belanja Jasa Lainnya. Apakah benar untuk semua pengeluaran dalam kegiatan tersebut cukup dengan 1 akun jasa lainnya tersebut, atau harus di pecah-pecah? Sesuai PMK 94/PMK.02/2013, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan secara swakelola dirinci menurut jenis belanja (akun) yang sesuai.  Misalnya: bahan pendukung dalam rangka pelaksanaan kegiatan pameran seperti ATK, konsumsi, dokumentasi, spanduk, biaya fotocopy dimasukkan dalam akun Belanja Bahan (521211).  Honorarium tim teknis pelaksana kegiatan dimasukkan akun 521213.  Dalam hal terdapat komponen/output yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain atau oleh kelompok masyarakat, maka pengalokasian anggarannya dapat menggunakan 1 (satu) akun Belanja jasa lainnya (522191).
62. Dalam POK kami terdapat biaya sewa mesin fotocopy, apakah biaya sewa mesin fotocopy bisa dibayarkan dibayar sewa selama 1 tahun dimuka dengan mekanisme LS? Berdasarkan PP 45 tahun 2013 Pasal 68, dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima.  Selanjutnya dalam Penjelasan PP 45 Tahun 2013 Pasal 68 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain pemberian uang muka kerja, sewa menyewa.  Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan mekanisme LS sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012.
63. Untuk pekerjaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa dgn nilai PAGU dibawah 200juta, KPA mengangkat 1 Orang Pejabat Pengadaan (dgn honor orang perbulan) tetapi Panitia Pemeriksanya dibentuk sebanyak 5 Orang (dengan pembayaran honornya berdasarkan Jumlah Paket Pekerjaan). Apakah diperbolehkan sesuai ketentuan yg berlaku, mengingat pertimbangan KPA adalah jumlah barang yg diadakan/diterima seperti cetakan, ATK, dll jumlahnya ratusan bahkan ribuan, dan dianggap jika tim pemeriksa/penerima nya hanya seorang, maka tidak akan maksimal pekerjaannya.
 
  1. Untuk pengadaan langsung memang dilaksanakan oleh 1 orang pejabat pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 16. Mengenai jumlah panitia penerima hasil pekerjaan sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab PPK dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk pembayaran honornya, berdasarkan PMK No.72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan TA 2014 honor pejabat pengadaan diberikan per bulan sedangkan untuk panitia penerima hasil pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

 

64. dikantor kami ingin membeli baku pembanding dari luar negeri apakah boleh membeli langsung ke luar negeri atau harus lewat pihak ketiga? Jika boleh beli langsung apa boleh dibayarkan lewat UP? Dan bagaimana dengan PPN dan PPh yang harus dipotong bendahara?

Pembelian bahan baku dapat dilakukan secara langsung dengan pihak di luar negeri atau melalui perusahaan di Indonesia yang memiliki hubungan dengan pihak penyedia di luar negeri. Apabila pembayaran kepada pihak di Indonesia maka pembayaran dilakukan dalam Rupiah dan dapat dilakukan menggunakan UP jika nilainya sampai dengan Rp50 juta. Jika nilainya melebihi Rp50 juta maka harus dilakukan dengan mekanisme LS. Adapun pemotongan PPN dan PPh oleh bendahara dilakukan sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia. Sedangkan jika penyedia barang berkedudukan di luar negeri maka pembayaran dilakukan dengan mekanisme UP dengan terlebih dahulu mengajukan dispensasi untuk pembayaran kepada satu penyedia barang/penerima di atas Rp50 juta (jika nilainya di atas Rp50 juta), sedangkan ketentuan perpajakan untuk PPN dan PPh mengikuti Tax Treaty atau Kesepakatan Perpajakan di antara Indonesia dengan negara di mana penyedia barang berasal.
65. Di satker kami ada even yang melibatkan mahasiswa contohnya porseni mahasiswa, debat bahasa inggris, kontes robot, dll. even tersebut dilaksanakan diluar kota. yang perlu kami tanyakan :
a. Apakah terhadap mahasiswa dimaksud dapat diberikan uang saku/harian dari dana apbn/dipa satker selama mengikuti even tersebut?
b.Akun mana yang cocok untuk menampung dana tersebut?
Berdasarkan Bab XI Ketentuan Lain-Lain pada pasal 38 PMK No. 113/PMK.05/2013 diatur bahwa pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas (ayat 1). Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa pihak lain yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara,digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1). Adapun pengggolongan terhadap pihak lain tersebut ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. Terkait akun apabila dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan ditanggung dalam DIPA satker penyelenggara menggunakan akun 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota).

66. Di instansi kami ada 5 DIPA sdangkan aturan yg terbaru mengenai PPK harus yg sudah mempunya sertifikat pengadaaan barang dan jasa, sehingga pada akhirnya PPK banyak dirangkap oleh KPA. Untuk honor PPK yang dirangkap oleh KPA walaupun beda DIPA, apakah bisa dibayarkan?

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) PMK No. 190/PMK.05/2012 dinyatakan bahwa dalam hal keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan Negara, dimungkinkan perangkapan fungsi pejabat perbendaharaan Negara dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi saling uji. Perangkapan jabatan KPA dimaksud sebagai PPK dan PPSPM (ayat (2)). Apabila KPA merangkap sebagai PPK atau PPSPM maka KPA dimaksud hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) honorarium pejabat perbendaharaan. Hal tersebut berdasar pertimbangan bahwa pada dasamya tugas PPK ataupun PPSPM merupakan tanggungjawab dan kewenangan KPA yang ditugaskan kepada PPK atau PPSPM. Selanjutnya penjelasan dalam PMK No. 72/PMK.02/2013 diatur tentang Penanggung jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola, besaran honorarium sesuai dengan pagu masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
67. Apabila satker kami akan melakukan revisi dengan mempertahankan akun 524111 dan memunculkan akun baru 524113 dengan pagu tetap harus melalui kanwil perbendaharaan setempat atau harus ke eselon 1 terlebih dahulu mengingat akan terjadi perubahan pada halaman IV DIPA?Apakah di perbolehkan apabila revisi tersebut diatas bersamaan dg ralat rencana penarikan dan perubahan pejabat perbendaharaan dalam 1 surat usulan revisi? Terimakasih sebelumnya untuk penjelasannya  Sesuai Pasal 64 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014, bahwa Revisi Anggaran yang  merupakan kewenangan KPA, dalam hal Revisi anggaran tersebut mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, KPA menyampaikan usul revisi anggaran kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Penegasan ini juga terdapat dalam surat Dirjen Perbendaharaan No. 3088/PB/2013 tanggal 1 Mei 2013, bahwa pencantuman alokasi belanja perjalanan dinas pada Halaman IV DIPA sebagai pagu anggaran tertinggi adalah dalam rangka pengendalian biaya perjalanan dinas. Hal ini mengingat revisi akun 6 digit dalam satu jenis belanja merupakan kewenangan KPA, kecuali revisi akun 6 digit yang tercantum pada Halaman IV DIPA harus melalui pengesahan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Diperbolehkan mengajukan usulan revisi tersebut diatas bersamaan dengan ralat rencana penarikan dan perubahan pejabat perbendaharaan dalam 1 surat usulan revisi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
68. Ketika seseorang melakukan perjalanan dinas dan tarif kamar hotel yang digunakan melebihi standar biaya umum, maka untuk SPJ perjalanannya apakah menggunakan tarif riil atau sesuai SBM? Khusus untuk tarif hotel yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan kepada sorang pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Oleh karena itu apabila biaya riil untuk penginapan yang melebihi SBM maka yang dapat dibayarkan adalah tarif hotel sesuai SBM.
69. Untuk surat tugas yang dikeluarkan dengan satuan kegiatan (OK) bukan hari (OH), apakah bisa dibayarkan 2 surat tugas (2 kegiatan berbeda) yang dilaksanakan dalam waktu yang sama? Salah satu prinsip perjalanan dinas adalah akuntabilitas pemberian perintah perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. Penjelasan prinsip tersebut dalam Perdirjen Perbendahaaraan Nomor PER-22/PB/2013 tentang  Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap adalah:
a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
b. tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama.
Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 4 Perdirjen 22/2013 tersebut, bahwa penerbit surat tugas melakukan monitoring penerbitan surat tugas di lingkup wilayah kerjanya.
Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka seharusnya tidak bisa terbit 2 surat tugas dalam waktu yang sama. Jika memang terbit, maka hanya dibayar salah satu saja sesuai dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas tidak boleh tumpang tindih atau rangkap.  
70. Menurut PER-22/PB/2013, dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas diselenggarakan dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya dengan beban biaya oleh satuan kerja penyelenggara, penerbitan SPD dapat dibuat secara kolektif dengan melampirkan daftar peserta yang telah disahkan oleh PPK pada satuan kerja penyelenggara. Pertanyaannya, untuk kegiatan fullboard seperti konsinyering/seminar apakah pertanggungjawabannya (kuitansi dan rincian perjalanan dinas) cukup dibuat daftar rekap peserta disertai tanda tangan atau dibuat kuitansi untuk masing-masing peserta?  Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pertanggungjawaban atas suatu pembayaran disertai dengan seluruh bukti pengeluaran yang sah. Dalam hal suatu kegiatan paket meeting fullboard unsur biaya yang dibayarkan pada umumnya adalah biaya fullboard hotel, biaya transport dan uang saku/harian fullboard. Untuk biaya fullboard hotel, bukti pengeluaran dapat berupa kuitansi dari hotel dengan dilampiri rincian biaya paket fullboard seperti kamar, meeting room, dan konsumsi dari seluruh peserta. Sedangkan untuk biaya transport dan uang saku/harian fullboard, bukti pengeluarannya adalah kuitansi dilampiri daftar nominatif penerima dengan daftar hadir, surat tugas, dan SPD dari para peserta. Kuitansi/tanda terima tersebut tidak perlu dibuat untuk setiap peserta tetapi cukup satu dengan lampiran daftar nominatif penerima.
71. Kami ingin melakukan penambahan daya listrik sehubungan dengan adanya tambahan gedung baru, kami telah menyurat ke PLN untuk menambah daya dan sudah ada surat balasan yang mengharuskan kita mebayar sejumlah 115.000.000 . Untuk pembayarannya apakah harus melalui LS ke PLN atau bisa dengan UP? Kemudian untuk penambah daya Listrik itu apakah bisa menggunakan akun 532111 atau harus 523111? Berdasarkan pasal 43 PMK No.190/PMK.05/2012 bahwa pembayaran UP dapat diakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50 juta.  Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi sebesar Rp50 juta setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan. Akun penambahan daya listrik adalah akun 522111 (Belanja Langganan Listrik) sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. PER-80/PB/2011.
72. Apakah SK Tim pelaksana yang terkait dengan honorarium Tim (OB) harus melibatkan atau mengikutsertakan eselon I lainnya? Apa yang menjadi filosofi sehingga harus melibatkan unit eselon I lainnya tersebut ? Bagaimana dengan tugas yang spesifik seperti penelitian atau audit, apakah juga harus melibatkan unit eselon I lainnya? Pembentukan tim pelaksana kegiatan harus melibatkan unit eselon I lainnya pada prinsipnya untuk kegiatan yang bersifat lintas tugas dan fungsi (tusi) yang seharusnya memiliki nilai strategis dan urgensi yang besar. Apabila kegiatan tersebut merupakan tusi unit terkait tidak seharusnya membentuk tim. Selain itu dengan melibatkan unit eselon I memudahkan fungsi koordinatif dalam menjalankan kegiatan tim tersebut secara efektif. Ketentuan terbaru mengenai pembentuk Tim Pelaksana Kegiatan diatur di dalam PMK No. 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas PMK No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

 

 

Software bermasalah atau error.

? Hardware bermasalah atau error.

? Permasalahan yang berkaitan dengan panas.

? Computer virus.

? Bermasalah pada operating system

Restart ulang secara mendadak sistem Windows XP, merupakan respon umum jika mengalami kegagalan dalam sistemnya.

Untuk mengatasinya lakukan langkah-langkah berikut ini:

1) Klik Start >>> Control Panel lalu klik ikon System.

2) Pada kotak dialog System Properties, klik tab Advanced.

3) Pada menu dibawah Startup and Recovery, klik tombol Setting.

4) Dibawah menu System Failure, hilangkan tanda check box pada opsi Automatically Restart.

5) Kemudian tutup semuanya.

 

 

 

 

Pertanyaan:

Saya sedang mengurus pembayaran angsuran sewa beli rumah negara atas nama ayah saya. Dengan format SSBP yang baru, saya menemui kesulitan dalam mengisi kode Satker karena nomor yang diberikan salah seorang staff di KPPN tidak ada di dalam Daftar Penjelasan MAP/MAK. Nomornya 452780 dan 622213. Mohon penjelasan Bapak/ibu sehingga urusan pembayaran angsuran tsb bisa saya tuntaskan sesuai aturan Menteri Keuangan ataupun Pekerjaan Umum.

Jawaban:
Untuk penyetoran angsuran sewa beli rumah dinas menggunakan kode satker 452780 (Direktorat penataan bangunan dan lingkungan) dengan kode akun 423123 (Pendapatan Penjualan Sewa Beli).

 

Jalan Merdeka Selatan 1-2 Malang