Category Archives: Unduhan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Kepada
Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Di Wilayah Kerja KPPN Malang
Bersama ini disampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:SE-13/PB/2O17 Tangga 23 Februari 20l7 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa untuk di pedomi
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, Kepala KPPN Malang

‘unduh surat dan aturannya disini S.489 dan SE_13

Penyampaian Surat Menteri Keuangan Nomor: s-153/MK.05/2017

Kepada
Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran DiWilayah Kerja KPPN Malang
Bersama ini disampaikan surat Menterr Keuangan Nomor:
S-153/MK.05/2O17 tanggal 27 Februari 2017 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada para Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk dipedomani dalam langkah-langkah pelaksanaannya’Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, Kepala KPPN Malang, Susanto

lampiran dapat diunduh disiniS-153_MK.5_2017

Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan Penyelesaian Pagu Minus, SPM-PTUP, SPM-GUP Nihil, SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-BJS, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan, Penerbitan SP2D-PTUP/GUP- Nihil, SP2B BLU, SPHL/SP3HL, dan Persetujuan MPHL-BJS TA 2016

Yth. Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Satker di Wilayah Pembayaran KPPN Malang

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1546/PB/2017 tanggal 06 Februari 2017 hal tersebut pada pokok surat dan dalam rangka penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2016 pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN dan pelaksanaan ketentuan dalam pasal 56 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017 serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016, sebagai salah satu upaya menjaga kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (Unaudited), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Periode perpanjangan batas waktu (dispensasi) penyelesaian proses penyesuaian administrasi atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A 2016 dimulai pada tanggal 7 Februari 2017.
  2. Untuk tertib admisitrasi, berikut disampaikan petunjuk teknis perpanjangan batas waktu (dispensasi) pada lampiran I s/d V untuk dipedomani.
  3. Perubahan data transaksi pertanggungjawaban keuangan TA 2016 atas dispensasi dimaksud dilaporkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Laporan Keuangan BUN Tahun Anggaran 2016 (Anaudited) oleh Kementerian Negara/Lembaga/BUN bersangkutan.
  4. Agar petunjuk pada poin 2 (Lampiran 1 s/d V) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017 diunduh pada website dengan alamat http://com, atau menghubungi customer service KPPN Malang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala KPPN, Susanto

file pdf dapat diunduh disini

  1.  s_01546_pb_2017 Perpanjangan Batas Waktu TA 2016
  2.  PMK 10 REVISI DIPA.pdf

Pembayaran Gaji PNS Pusat, TNI, dan Polri Bulan Januari 2017

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Di Wilayah Pembayaran KPPN Malang

 

Sehubungan dengan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-10242/PB/2016 Tanggal 15 Desember 2016 dan surat Direktur PKN Nomor : S-10321/PB/2016 tanggal 16 Desember 2016 hal tersebut pada pokok surat , dengan ini disampaikan bahwa :

  1. Penyediaan/dropping dana dari Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia ke Rekening Kuasa Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional I Pusat Gaji (BO I Pusat Gaji)/ Bank Operasional II (BO II) dilakukan pada pagi hari tanggal 3 Januari 2017.
  2. Berkaitan hal tersebut, maka penyaluran gaji bulan Januari 2017 dari BO I Pusat Gaji/ BO II ke masing-masing rekening pegawai dimungkinkan baru dapat dilakukan pada siang hari tanggal 3 Januari 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor, Susanto ,NIP. 196012301985031003

s-7420-pembayaran-gaji-bln-januari-2017

 

Pagu Minus Belanja Pegawai Satker Wilayah KPPN Malang

Yth.     Kuasa Pengguna Anggaran Satker

Di Wilayah Pembayaran KPPN Malang

Sehubungan dengan surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor: S-2249/WPB.16/BD.02/2016  tanggal 10 Oktober 2016 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

  1. Pagu minus belanja pegawai merupakan permasalahan berulang setiap tahun dan perlu diambil langkah untuk menjaga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
  2. Setelah diinventarisasi berdasarkan data online monitoring SPAN s.d tanggal 22 November 2016, pada satker Saudara mengalami pagu minus belanja pegawai (sebagaimana data terlampir).
  3. Agar satker segera melakukan revisi anggaran ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 30 November 2016.
  4. Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 yang telah diubah dengan PMK Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016, Pagu minus belanja pegawai harus diselesaikan melalui mekanisme revisi anggaran agar tidak menjadi temuan yang berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.                                                                                                                                                                                                                                                               Kepala Kantor, Susanto,NIP 196012301985031003

unduh surat dan lampiran pdf nya disini pagu-minus-belanja-pegawai

Forum Grup Diskusi terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan S-9030/PB.3/2016 Tanggal 9 November 2016

Yth.     Kepala Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Malang (sebagaimana terlampir) di Wilayah Pembayaran KPPN Malang

Sehubungan dengan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-9030/PB.3/2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Verifikasi Kevalidan Nama dan Nomor Rekening Pegawai pada Bank Operasional II, dengan ini dimohon menugaskan Bendahara Pengeluran/ PPABP  untuk hadir pada :

  • Hari / tanggal    : Selasa / 22 November 2016
  • Jam                          : 09.00 WIB s.d. selesai
  • Tempat                  : Aula KPPN Malang, Jl.Merdeka Selatan No. 1 – 2 Malang
  • Hal                           :
  1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI pada Bank Umum Secara Terpusat dan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-9030/PB.3/2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Verifikasi Kevalidan Nama dan Nomor Rekening Pegawai pada Bank Operasional II.
  2. Koordinasi Verifikasi Kevalidan Nama dan Nomor Rekening Gaji Pegawai pada Bank Jatim

 

Mengingat pentingnya acara dimaksud dimohon untuk datang tepat waktu.Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala KPPN, Susanto

lampiran, dapat diunduh disini disini

 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran atas Kegiatan/ Kontrak yang Mengalami Perubahan Pagu Akibat Revisi Penghematan

Berikut adalah surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor  S-8782/PB/2016 Tgl 02 November 2016 Petunjuk teknis terkait pelaksanaan anggaran atas kegiatan/kontrak yang mengalami perubahan pagu akibat revisi penghematan (self bloking) dan Surat Kepala KPPN Malang Nomor : S-7071/WPB.16/KP.032/2016 tanggal 03 November 2016. (yg)

s_08782_pb_2016-juknis-atas-kontrak-yang-mengalami-perubahan-pagu-akibat-revisi-penghematan-self-blocking

surat-KPPN-S-7071-2016.pdf

PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016

Disampaikan kepada :

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Mitra Kerja KPPN Malang

Satker Mitra Kerja KPPN Malang

Bersama ini kami sampaikan ketentuan terbaru mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016 (LLAT 2016) yaitu :

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016

Dimohon kepada seluruh Satuan kerja untuk mempedomani Perdirjen Perbendaharaan ini

 

Silahkan unduh  pada link berikut :

Unduh Per-44/PB/2016

Lampiran

Panduan Akhir Tahun

(yg)