FGD EVALUASI PELAKSANAAAN PENYEDERHANAAN/SIMPLIFIKASI SPJ/LPJ PADA SATUAN KERJA, DINAS TEKNIS PEMDA DAN PERWAKILAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA KPPN MALANG

Pada Sidang Paripurna tanggal 29 Agustus 2017, Presiden RI menyampaikan bahwa simplifikasi/penyederhanaan SPJ/LPJ tidak berjalan di lapangan dan pertanggungjawaban keuangan masih ribet. Untuk itu, Menteri Keuangan meminta Ditjen Perbendaharaan untuk dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan simplifikasi SPJ/LPJ pertanggungjawaban keuangan di lapangan/daerah.  Terkait dengan hal tersebut diatas, sekaligus memenuhi amanat surat Direktur Pelaksanaan Anggaran No. S-7661/PB.2/2017 tanggal 4 September 2017, KPPN Malang selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada hari Rabu, 6 September 2017 bertempat di Aula Lantai 2 KPPN Malang.

Peserta pada acara FGD evaluasi pelaksanaan penyederhanaan/simplifikasi SPJ/LPJ pada KPPN Malang ini  meliputi perwakilan satuan kerja yang memiliki alokasi anggaran Bantuan Pemerintah, Dinas Teknis Pemda yang memiliki anggaran untuk masyarakat/kelompok masyarakat dan perwakilan masyarakat/kelompok masyarakat penerima Bantuan Pemerintah dan dana APBD, dengan rincian sebagai berikut :

  1. Satuan kerja yang memiliki alokasi anggaran Bantuan Pemerintah
    • Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (637567), Bantuan Pemerintah berupa Beasiswa;
    • Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang (297222), Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Indonesia Pintar (PIP);
    • PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang (361164), Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Operasional;
    • Kantor Kementerian Agama Kota Malang (297350), Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Indonesia Pintar (PIP);
    • Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang (308848), Bantuan Pemerintah berupa Program Indonesia Pintar (PIP)
  2. Dinas Teknis Pemda yang memiliki anggaran untuk masyarakat/kelompok masyarakat
    • Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kab. Malang
    • Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kota Malang
  3. Perwakilan masyarakat/kelompok masyarakat penerima Bantuan Pemerintah dan dana APBD
    • Kelompok Tani Desa Sumbersari – Merjosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Bantuan Pemerintah berupa barang (bibit unggul bawang merah)

Acara FGD dimulai dengan sambutan Kepala KPPN Malang, Susanto sekaligus membuka acara FGD ini dan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai simplifikasi LPJ Bantuan Pemerintah melalui implementasi PMK Nomor 173/PMK.05/2016 oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Malang, Sugeng Riadi. Selanjutnya, disampaikan pemaparan mengenai proses penyusunan laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja dan dinas terkait sekaligus menjabarkan apabila terdapat kendala dalam proses pembuatan LPJ/SPJ tersebut. Pada akhir sesi sebelum dilaksanakan diskusi, disampaikan testimoni dari masing-masing penerima bantuan pemerintah.

Adapun dalam kegiatan FGD ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

  1. Proses pelaksanaan SPJ/LPJ Bantuan Pemerintah sesuai dengan PMK173/PMK.05/2016 di wilayah kerja KPPN Malang dirasakan sudah sederhana dan mudah.
  2. Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis terkait Bantuan Pemerintah mudah dan tidak ada masalah
  3. Satker selain mengelola Banper dari APBN, juga mengelola dari APBN, menggunakan aplikasi yang berbeda-beda sehingga tidak efektif dan efisien. Apabila dimungkinkan, disusun aplikasi pelaporan yang yang dapat mengakomodir hal tersebut. Disamping itu pula terdapat kendala non teknis dalam pembuatan bukti kuitansi sehingga berdampak pada proses penyusunan LPJ/SPJ.