Beranda

Kepada Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Diwilayah Pembayaran KPPN Malang

Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor : S-8830/PB.7/2017 dan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor: S-3607/BD.05.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017, diminta menugaskan 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan (apabila ada) pada :

Hari/Tanggal : Selasa /31 Oktober 2017

Waktu : Sesi I  : Pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB

                  Sesi II : Pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB

Tempat : Aula Lantai II KPPN Malang

Acara :

1. Sosialisasi PMK 128/PMK.05/2017

2. Sosialisasi Persiapan Penerapan Aplikasi Pembayaran Gaji di KPPN secara Terpusat dengan melakukan cleansing data perbaikan NIP/NRP Pegawai.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ttd. Kepala KPPN Malang

Download Lampiran

Undangan (download di sini)

Sesi I  : Pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB (daftar download di sini)

Sesi II : Pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB (daftar download di sini)

S-133/WPB.16/KP.032/2017 (download di sini)

Form Pendaftaran Data Bendahara (download di sini)

Undangan Sosialisasi

Kepada Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Diwilayah Pembayaran KPPN Malang

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8O/PMK.05/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017, diminta menugaskan 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) orang Operator SAS sesuai undangan terlampir.

Undangan Sesi I unduh disini

Undangan Sesi II unduh disini


Hasil Verifikasi Data Sertifikasi Bendahara Tahun 2016

Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Ketua Unit Penyelenggara Sertifikasi No. S-6635/PB.7/2017 tanggal 28 Juli 2017 mengenai Penyampaian Hasil Verifikasi Data Sertifikasi Bendahara Tahun 2016, dengan ini disampaikan Nama Peserta Sertifikasi Bendahara yang belum memenuhi syarat dan lolos sertifikasi dan verifikasi tahun 2016 (terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Terhadap peserta dengan status data Konversi (sertifikat diklat dan/atau sertifikat profesi bendahara milik peserta diakui), akan segera diterbitkan sertifikat bendahara dengan nomor register tahun 2017.
  2. Terhadap peserta dengan status data Perbaikan (sertifikat diklat dan/sertifikat profesi bendahara milik peserta telah memenuhi kriteria dan dapat diakui namun terdapat data dan/atau dokumen yang perlu diperbaiki), agar memperbaiki/melengkapi data dan/atau dokumen serta menyampaikan kembali kepada KPPN Malang selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus 2017.
  3. Terhadap peserta dengan status data Ditolak, sertifikat diklat dan/sertifikat profesi bendahara milik peserta tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat diakui.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Lampiran surat Kepala KPPN Malang No : S-945/WPB.16/KP.032/2017 tanggal 31 Juli 2017 unduh disini

Pendaftaran Sertifikasi Bendahara Tahun 2017

Peng-4/PB/2017 unduh disini

Pengambilan Sertifikat Bendahara S-962/WPb.16/KP.032/2017 unduh disini


Pertanggungjawban anggaran adalah hal terakhir dalam sebuah siklus transaksi keuangan APBN. Sehubungan dengan hal tersebut maka rekonsiliasi TA 2017 dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 18 Juni 2017. terlampir surat terkait pelaksanaan rekonsiliasi dapat diunduh disini dan disini (surat ke KL)


Batas Akhir Waktu Pengambilan Nomor Antrian Layanan pada KPPN Malang Selama Bulan Ramadhan 1438H
Yth.   Kuasa Pengguna Anggaran Satker 
Di Wilayah Pembayaran KPPN Malang
Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S
47781P8.112017 tanggal 26 Mei 20'17, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan
Nomor SE-'16/MK.112017 tentang Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Selama
Bulan Ramadhan 1438H dengan ini disampaikan bahwa batas akhir waktu pengambilan nomor
antrian layanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang adalah pukul 14.00
WB.
Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.
Lampiran surat Kepala KPPN Malang No : S-664/WPB.16/KP.032/2017 tanggal 29 Mei 2017 unduh disini

KPPN MALANG ADAKAN TRAINING MANDIRI, DEMI KELANCARAN PENYALURAN DAK FISIK

Sehubungan dDSC_0027engan peralihan tugas penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.50/PMk.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka diperlukan strategi transisi guna memperlancar proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada tahun 2017.
Salah satu strategi yang diperlukan adalah dengan mempersiapkan Tools dan kebijakan yang mendukung pelaksanaDSC_0034an penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Tools yang telah dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah Aplikasi SAKTI yang akan digunakan oleh satker Penyaluran DAK dan Dana Desa, serta Aplikasi OM SPAN yang berfungsi sebagai aplikasi yang menghubungkan antara Pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan KPPN dalam hal penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Training Aplikasi OM SPAN yang digunakan oleh KPPN dalam proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah dilaksanakan pada bulan Maret 2017, sedangkan untuk aplikasi OM SPAN yang akan digunakan oleh Pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan sesuai jadwal  Training Mandiri oleh KPPN dalam rangka Penyaluran DAK Fisik TA 2017 . DSC_0034
Pemerintah Daerah wilayah kerja KPPN Malang yaitu: Pemda Kota/Kabupaten Malang, Pemda Kota Batu dan Pemda Kota/Kabupaten Pasuruan berkesempatan mendapatkan training mandiri pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 di Aula lantai II KPPN Malang. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB. Pada sesi sambutan, Susanto, Kepala KPPN Malang menyampaikan bahwa DAK Fisik dan Dana Desa harus tersalur  dan terserap, untuk itu perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan antara KPPN dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPPN  Malang dengan membentuk grup Whatsapp. Perlu adanya kesamaan pemahaman  dalam melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dimana KPPN bisa melaksanakan penyaluran dengan benar,  tepat waktu dan tepat jumlah. Sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota beserta dinas-dinas terkait dapat melaksanakan kegiatan sesuai rencana  kegiatan yang telah di jadwalkan.
Kegiatan traiDSC_0051ning mandiri berlangsung hingga pukul 12.00 WIB, dimana dengan terlaksananya acara tersebut diharapkan terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPPN Malang dan Pemerintah Daerah, meningkatnya pemahaman mengenai DAK Fisik dan Dana Desa serta Meningkatnya pemahaman mengenai penggunaan Aplikasi OM SPAN. Dengan tercapainya indikator keberhasilan tersebut di atas, komitmen KPPN Malang untuk melaksanakan penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta akan selalu menyampaikan data penyaluran dengan sarana yang tercepat kepada Pemda dapat terwujud. ( By: WM’17 )


Usulan Nama Calon Peserta Sertifikasi Bendahara (Baru)

KOP SURAT DINAS SATUAN KERJA (1)
Nomor                   : …………………………….. (2)                     ……………………… (3)

Lampiran     : …………………………….. (4)

Hal              : Usulan Nama Calon Peserta Sertifikasi Bendahara

Yth. Kepala Tempat Uji Kompetensi Sertifikasi Bendahara

di tempat

          Sehubungan dengan Surat Pengumuman nomor ….. (5) tanggal …… (6) tentang ….. (7), dengan ini kami mengusulkan nama calon peserta Sertifikasi Bendahara dengan kode satker ….. (8), sebagai berikut: dst …..

unduh file format_surat_usulan dan form_sertifikat_bendahara disini (baru)


Jalan Merdeka Selatan 1-2 Malang